fbpx
Pasang iklan

Aliansi Mahasiswa Bone: Pembakaran di Luar Agenda, RUU Bermasalah Tetap pada Intinya

Sulsel Gema.id, Bone – Aliansi Mahasiswa dan OKP Bone turun aksi di gedung DPRD Kab. Bone. Demo Mahasiswa ini juga terjadi diberbagai kota yakni menuntut RUU yang bermasalah. RUU bermasalah di demo mahasiswa adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Rabu (25/9/2019).

Mereka yang tergabung dalam aliansi di antaranya HMI Cabang Bone, SAPMA Cabang Bone, IPMP Lammapatunru, HIPPMA Amali,  Himpunan Mahasiswa Bone Selatan (HIMBOS), BEM STIP Yapi Bone, BEM STIH Pengayoman, BEM STIA Prima Bone, Forum Kajian Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (FKK HAM), Pembebasan Kolektif Bone, Himpunan Mahasiswa Bone Utara (HIMBAU) serta DEMA IAIN Bone.

Massa bergerak dari titik kumpul Lapangan Merdeka pada pukul 09.00 WITA menuju gedung DPRD Kab.Bone. Mereka ingin menyampaikan beberapa poin tuntutan yakni: (1) Penolakan pengesahan Revisi UU KPK dan rancangan KUHP yang kontroversial (2) Mendesak DPRD  Kabupaten Bone mengkoordinasikan aspirasi ke DPR RI dalam waktu yang telah disepakati 1×24 jam (3) Mosi tidak percaya pada DPR dan Presiden RI.

Namun tiba di lokasi para demonstran kecewa dengan sikap Ketua DPRD Bone yang tidak hadir dan duduk bersama dengan Aliansi Mahasiswa Bone, hal ini memancing kemarahan dan kekecewaan ribuan demonstran yang datang.

Aliansi Mahasiswa memutuskan menduduki gedung DPRD Bone karena tidak dapat berjumpa dengan Ketua DPRD Bone.

Mereka pun terpaksa melakukan pembakaran ban di luar ruang DPRD Bone tepatnya di lantai II, untuk memaksa menghadirkan ketua DPRD di tengah-tengah mereka usai lama menunggu.

Dalam akun official HMI Cabang Bone, pembakaran ban di gedung DPRD Bone bukan merupakan agenda pokok yang terpenting adalah penyampaian aksi.

“Menanggapi isu yang berkembang perihal pembakaran gedung DPRD Bone di lantai II, tempat mahasiswa dan OKP menyuarakan aspirasi kami ingin meluruskan opini publik yang kian menyudutkan mahasiswa yang tergabung. Hal ini dikarenakan tidak digubris dan diindahkannya permintaan demonstran untuk duduk bersama membicarakan hal ini secara musyawarah mufakat[…..] memancing demonstran melakukan tindakan dil uar agenda,” tulis pada Rilis Pers HMI Cabang Bone di akun Instagramya (@hmibone_47).

Usai melalukan pembakaran ban, pada pukul 13.15 WITA, Aliansi Mahasiswa Bone keluar dari gedung DPRD Bone dan melanjutkan demonstran dil uar gedung. Tidak lama berselang seorang anggota DPRD Bone, Muhammad Salam bergabung di tengah-tengah kerumunan aliansi mahasiswa dan melakuakan dialog.

“Kami menerima aspirasi mahasiswa, selanjutnya kami akan proses, kami ini kan baru dilantik,” tegas Muhammad Salam pada dialog.

Lantas ribuan mahasiswa menolak pernyataan tersebut, mereka mendesak untuk bertatap muka langsung  dengan ketua DPRD Bone yang telah disurati.

“Kami meminta untuk ketua DPRD [kami] untuk hadir di tengah-tengah mahasiswa bukan perwakilan yang hadir, kami ingin menyampaikan aspirasi, dari tadi teman-teman lelah menunggu,” teriak Iwan Taruna selaku  Jendral Lapangan pada aksi tersebut.

Ribuan mahasiswa yang merasa belum diterima asprasinya, kemudian memilih untuk masuk kembali ke dalam ruangan aspirasi untuk mendesak kehadiran Ketua DPRD Bone. Namun hanya dihadapkan oleh dua wakil rakyat yang notabene bukan ketua DPRD Bone, yakni Muhammad Salam dan Bustanil Arifin.

Lama menunggu dan terus berteriak menyampaikan aspirasi, sekitar pukul 15.00 WITA Ketua DPRD Bone Andi Akbar Yahya hadir di gedung DPRD di kawal Kapolres beserta beberapa aparat kepolisian datang untuk berdialog dengan demonstran.

Aliansi Mahasiswa Bone terus menuggu kedatangan ketua DPRD Bone.

Sebelum melakukan mediasi, demonstaran meminta dengan tegas pada Kapolres Bone agar menghimbau kepada anggotanya agar keluar dari gedung DPRD demi kekhawatran intimidasi dari Kepolisian.

“Sepeti di kota-kota kebanyakan kami tidak ingin ada pihak kepolisian yang mengintervensi tujuan kami, [ini] murni demi kepentingan rakyat,” kata Iwan Taruna kepada pihak kepolisaan.

Pada dialog yang berlangsung aliansi mahasiswa menekankan kepada Ketua DPRD Bone untuk menolak dengan tegas Revisi KUHP dan UU KPK dan membawa Mosi tidak percaya kepada DPR RI dan Presiden. Tak hanya itu, mereka pun mengecam kredibilitas DPRD Bone jika tidak menindaklanjuti poin  tuntuan: “Jangan sampai kami juga tidak percaya dengan DPRD Bone” tegasnya.

Menanggapi poin tuntutan, Andi Akbar Yahya berkomitmen akan segera menyurati DPR RI dan Presiden untuk membatalkan RUU yang bermasalah.

Menurutnya penolakan ini bukan hanya mahasiswa di Bone, tapi di kota-kota besarnya menolak.

“Kami akan menindaklanjuti, jelas penolakan secara besar-besaran ini dan bukan hanya di Bone,” ungkapnya kepada ribuan mahasiswa.  

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)