fbpx
Pasang iklan

Antisipasi Kampanye di Luar Jadwal, Bawaslu Sulsel Surati Parpol

(Gema – Sulsel) Partai politik (parpol), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan calon Presiden dan Wakil Presiden RI dilarang melakukan aktifitas yang mengandung unsur kampanye atau pencitraan di luar jadwal.

Larangan unsur kampanye atau pencitraan di luar jadwal yang yang dimaksud tersebut sudah sesuai Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yakni aktivitas memasang logo partai dan atau nomor urut partai di tempat-tempat umum atau pun media tertentu.

Dan untuk mengantisipasi banyaknya bacaleg DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang melakukan kampanye di laur jadwal, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel telah menyurati seluruh partai politik peserta pemilu 2019 yang ada di Sulsel terkait hal tersebut.

Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode Arumahi dalam keterangannya mengatakan bahwa pihak Bawaslu Sulsel sudah mengirim surat pemberitahuan kepada parpol sebanyak dua kali.

“Surat pertama kita kirim tanggal 21 Mei 2018 kemarin, kedua saya tidak ingat tanggalnya. Intinya sudah dua kali kita surati. Temasuk calon DPD RI kita surati juga,” kata La Ode, pada Kamis (30/8/2018).

La Ode menambahkan, bahwa ada beberapa poin yang dicantumkan dalam surat tersebut. Seperti larangan membuat iklan kampanye di media sosial atau pun elektronik. Selain itu, dicantumkan pula sanksi-sanksi yang bisa diterima bagi mereka yang berkampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan KPU sebelumnya.

Namun, di satu sisi lain Bawaslu Sulsel mengaku kalau pihaknya belum  menyurati semua Bacaleg yang ada dalam Daftar Caleg Sementara (DCS).

“Calegnya tidak mungkin kita surati satu persatu, karena mereka belum menjadi peserta pemilu. Belum penetapan DCT. Tapi sudah ada beberapa kita panggil caleg parpol yang kampanye melalui media sosial,” tutur La Ode.

Dalam beberapa pekan terakhir Bawaslu Sulsel juga sempat memanggil caleg yang melakukan penggalangan. Bawaslu juga telah mencabut beberapa baliho caleg di daerah maupun yang ada di sekitar kota Makassar yang dinilai mengandung unsur kampanye atau cintra diri.

“Balihonya kita cabut lalu kita panggil orangnya. Calon DPD RI juga kita sudah surati karena dia peserta pemilu perseorangan, posisinya sama partai politik dan calon presiden dan wakil presiden,” jelas La Ode.

Untuk diketahui bersama, bahwa masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 baru akan dimulai pada 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Sementara parpol atau bacaleg yang melakukan kampanye di luar jadwal, maka bisa dipidana minimal satu tahun dan denda maksimal Rp 12 juta.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)