fbpx
Pasang iklan

Ingin Pulihkan Nama Baik, Eks Komisioner KPU Palopo Gugat Bawaslu ke PTTUN

(Gema – Sulsel) Lima mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo yang dipecat atas putusan yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI masih terus berjuang mencari keadilan.

Pasca melakukan pelaporan ke Ombudsman RI perwakilan Sulsel, ke empat komisioner KPU Palopo tersebut juga akan menggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait keganjalan pemecatan dan putusan yang mereka terima beberapa waktu yang lalu.

“Yang jelas dalam waktu dekat ini kita akan masukan gugatannya (Ke PTUN),” ucap Haedar Jidar salah satu anggota KPU Kota Palopo yang diberhentikan, seperti dikutip dari makassarsindonews.com pada Selasa (04/09/2018).

Namun sampai saat ini, Haedar dan rekannya belum bisa memberi kepastian terkait waktu kapan mereka akan memasukkan gugatannya ke PTTUN.

Selain mencari keadilan, langkah tersebut mereka diambil agar nama baik seluruh eks anggota KPU Kota Palopo dapat dipulihkan.

“Nanti kami sampaikan kalau sudah lengkap. Paling utama adalah memulihkan nama baik kami yang diberhentikan,” tutur Haedar.

Langkah hukum yang ditempuh lima komisioner KPU ini juga didukung oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Sulsel. Ikadin Sulsel juga sebelumnya menggelar sidang eksaminasi atau analisa kritis terhadap kemandirian hakim dalam mengambil keputusan terkait pemecatan komisioner KPU Kota Palopo tersebut. 

“Rencana memang kita gugat Ke PTUN, karena kuat secara hukum untuk digugat ke PTUN, tentunya masuk juga hasil eksaminasi,” kata wakil Ketua Ikadin Sulsel, Kadir Wakanobun.

Pada sidang eksaminasi sebelumnya, secara khusus majelis sudah sependapat kalau telah terjadi kekeliruan dalam putusan DKPP RI yang memecat atau memberhentikan empat Komisioner KPU Palopo.

Namun, kesimpulan dari sidang eksaminasi terkait kasus pemecatan Komisioner KPU Kota Palopo tersebut baru akan diumumkan pada Kamis (06/09/2018) pekan ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa lima mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo melaporkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) ke Ombudsman RI perwakilan Sulsel di Makassar.

Bukan hanya Bawaslu, Haedar bersama rekan-rekannya juga melaporkan DKPP RI ke Ombudsman RI. Langkah yang mereka tempuh ini sebenarnya bukan hanya mencari keganjalan terkait putusan yang mereka terima. Akan tetapi, mereka berharap ke depannya tak ada lagi penyelenggara Pemilu yang bernasib sama seperti yang mereka rasakan.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)