fbpx
Pasang iklan

Korupsi PAUD Bone: Menanti Ketuk Palu Dalang Kerugian Negara!

Sulsel Gema.id, Bone – Korupsi yang melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone bak bola panas yang terus menggelinding dan menjadi perbincangan di ruang-ruang publik masyarakat Kabupaten Bone terkait pengadaan buku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Polisi Resort Kabupaten Bone (selanjutnya Polres Bone) melansir nilai kerugian negara dengan jumlah kerugian besar, akibat penyalahgunaan tersebut. Sejumlah Rp 4,5 milliar menjadi angka kerugian yang ditimbulkan.

“Hasil pemeriksaan dan audit BPKP, kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar yakni sebesar Rp 4 milliar lebih. Semoga bulan depan[Juli] kita sudah bisa melakukan gelar perkara penetapan tersangka,”

ungkap Kapolres Bone AKBP Kadarislam Kasim saat jumpa pers pada 25 Juni lalu

Hingga kini, memasuki September 2019 belum ada penetapan tersangka pada kasus tersebut. Pihak Polres Bone masih melakukan pemeriksaan dan memeriksa berbagai sanksi dalam mendalami kasus tersebut.

“Belum bisa dipastikan karena status kasus masih penyidikan,”

kata Kepala Sub Bagian Hukum Polres Bone AKBP Daniel pada Harian Radar Bone (edisi, Selasa 4 September 2019).

ASN PAUD sampai Istri Wakil Bupati Diperiksa

Dalam rilisan Polres Bone dugaan kasus korupsi ini, melibatkan berbagai oknum , di antaranya Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan Broker selaku penyedia komoditas.

Pihak yang disebut Broker, Masdar angkat bicara menyoal pengadaan buku PAUD tahun anggaran 2017-2018 usai namanya terseret masuk dalam kasus korupsi ini.

“Jadi begini, ini pak Iksan (baca: Pegawai Bidang PAUD) waktu itu minta tolong sama saya minta dicarikan buku yang bagus dan murah, waktu itu tiga jenis buku yang saya tawarkan Erlangga, Linda dan Vivo, kemudian Vivo lah yang dianggap bagus dan murah,”

ungkap Masdar 4 Juli 2019 kemarin setelah namanya disebut-sebut usai ditelusuri kontributor Gema.id

Harga buku yang ditawarkan oleh pihaknya berkisar Rp8.500 per buku kepada pihak Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupatan Bone.

“Harga buku yang saya jualkan kepada pak Iksan [Bidang PAUD Bone] hanya Rp.8500 per buku. Jadi kalau ada permasalahan bahwa setiap buku itu dijual Rp20.000 ke kepala TK , tentu yang terlibat adalah pengawas di situ,”

jelas Masdar.

Ia pula mengakui bahwa beberapa kali dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polres Bone dengan memberikan keterangan yang sama dan menjelaskan harga yang ditawarkan pihaknya.

Sementara itu, Polres Bone terus memperluas pemeriksaan dalam mendalami kasus ini, kini ada ratusan kepala sekolah Taman Kanak-kanak (TK) diperiksa.

Materi pemeriksaan yang dilakukan Polres Bone meliput penggunaan anggaran, buku untuk PAUD. Para guru TK yang diperiksa mengaku bahwa yang mereka terima adalah dalam bentuk uang bukan bentuk buku.

Dalam pemeriksaan pihak kepolisan, mengakui proses yang sampai sejauh ini masih dalam tahapan pendalaman dengan memanggil dan melakukan pemeriksaan pada Sekolah TK yang menerima dana PAUD.

“Mereka semua diperikasa namun, masih ada yang ditambahkan oleh penyidik sebelum dilakukan ekspose,”

terang IPTU Pahrum dari pihak Polres Bone.

Jauh-jauh sebelumnya Polres Bone telah memeriksa Erniati, selaku Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  Kabupaten Bone dalam kasus ini, nama tersebut juga merupakan istri dari Ambo Dalle yang menjabat sebagai Wakil Bupati Bone.

Lambat Penetapan Menimbulkan Tanya

Usai pihak Polres Bone melakukan rilis pers pada 25 Juli lalu terkait kasus ini dan berkomitmen akan menyelesaikannya, lalu selang sebulan kemudian akan menetapakan tersangka, akan tetapi sampai sejauh ini belum ada final siapa yang menjadi dalang akibat kerugain negara tersebut.

Olehnya itu, membuat sejumlah kalangan masyarakat baik dari akademisi, aktivis dan berbagai lembaga berang dikarenakan penuntasan kasus amatlah lambat, meski beberapa bukti diduga sudah kuat untuk menetapakan ‘status tersangka’.

Hasil audit Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait adanya kerugian, menjadi bukti untuk bisa mendalami tersangka dan tidak hanya sekadar melakukan riilis kerugian.

“Polri tidak didesain oleh negara sebagai institusi mesin penghitung kerugian keuangan negara, melainkan ada lembaga yang di desain untuk itu,”

ujarArdianto, Kabid PA HMI Cabang Bone

Aksi protes dengan melakukan demonstrasi juga terjadi di lapangan, mereka menuntut agar Polres Bone tidak masuk angin serta tebang pilih dalam penyelesain kasus ini dan mempertanyakan intergritas kepolisian yang diduga melibatkan orang penting dalam pucuk pimpinan.

Menguji Penegakan Hukum

Banyak kalangan yang menduga kasus korupsi yang menggurita hingga kini dan belum menemukan titik terang  menjadi ujian Polres Bone dalam penegakan hukum di Kabupaten Bone sendiri.

Pasalnya, sejumlah masyarakat ingin melihat profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugas meski sekalipun yang terlibat nama-nama besar.

Profesionalisme polisi tidak dipertanyakan, tapi asas hukum Equality Before The Law (Kesederajatan di mata hukum) tidak boleh dikesampingkan karena itu merupakan dasar dalam penegak hukum, bahwa semua orang dipandang sama hak, harkat dan martabatnya di mata hukum

Maka kasus ini menjadi tantangan untuk menguji dan mempertaruhkan integritas pihak kepolisian.

Apakah betul kepolisian mampu menegakkan hukum secara merata tanpa tebang pilih?

Derasnya kritikan yang masuk dalam instansi Polres Bone, membuat Kapolres Bone AKBP Kadarislam Kasim angkat bicara dan berjani akan segera mungkin menatapkan ’status’ pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Untuk penetapan tersangkanya kita tunggu pemeriksaan saksi ahli dari Jakarta, kita akan ke Jakarta periksa, setelah dari sana [Jakarta ] kita penetapan”

tegas pihak Polres Bone.  

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)