fbpx
Pasang iklan

Upaya Menghentikan Tambang Ilegal

(Gema – Bone) Sektor perizinan tambang banyak memiliki gunung persoalan. Izin yang tumpang tindih hingga kegiatan tambang ilegal menjadi bagian kerumitan mengelola persoalan ini.

Beberapa waktu lalu Kepolisian Resort Bone kembali mengamankan aktivitas  pertambangan yang diduga kuat melakukan aktivitas tambang secara ilegal karena tidak adanya surat izin. Hal ini terjadi di lokasi penambangan di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone Sulsel, Rabu (6/2/2019) lalu.

Pihak kepolisian menutup lokasi pertambangan, ada dua lokasi berbeda yang ditutup di Kecamatan Sibulue tepatnya di Desa Pattiro Sompe dan Desa Pattiro Bajo. Selain itu kepolisian juga mengamankan tiga unit  alat berat yang digunakana untuk pengoperasian lahan pertambangan.

“Pertambangan Galian C ini ditutup karena melanggar, tidak memiliki izin IUP-Operasi Produksi. Selain ditutup pihak kami di lapangan juga menyegel dua unit alat berat dan 3 unit dump truk serta buku catatan material,” kata Iptu Pahrum kasat Reskrim Polres Bone.

Pemerintah setempat sendiri melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 2 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah secara jelas menyebutkan dari 27 kecamatan di Bone, hanya 12 kecamatan yang diizinkan melakukan aktivitas pertambangan.

Adapun Kecamatan tersebut adalah Bontocani, Kahu, Ajangale, Palakka, Salomekko, Kajuara, Ponre, Lapri, Libureng, Sibulue, Tellu Limpoe, Patimpeng.

Menanggapi peraturan tersebut sejumlah penambang melakukan aksi demonstran di gedung DPRD Kabupaten Bone, pada Kamis, 10 Januari 2019 lalu.

Mereka menuntut untuk kembali membuka perizinan tambang yang ada diseluruh kecamatan di Kabupaten Bone dengan dalih ‘potensi daerah’ untuk melakukan pembangunan.

Diakui, Bupati Bone dilema. Pasalnya setelah penutupan itu, rupanya mempengaruhi ekonomi.

“Bahkan banyak yang ilegal, nah itu yang di tutup. Sekalinya di tutup kasian para para perusahaan dibidang konstruksi pasalnya material diambil dari Soppeng,” kata Andi Fahsar Padjalangi. “Dari pada ambil di Soppeng baru tidak jelas juga izinnya disana. Ya kita beri kebijakan kemudahan izin agar perekonomian bisa optimal,” sambungnya dikutip dari makassar.tribunnews.

Menjaga Kelestarian Lingkungan

Upaya mengamankan tambang ilegal akan tetap dilakukan karena walau berpotensi, masalahnya kerap mengganggu kenyamanan masyarakat dan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Kapolres Bone mengaku akan fokus untuk menertibkan tambang ilegal demi menjaga kelestarian lingukungan selama 2019 ini.

“Di tahun 2019 kita akan fokus menjaga lingkungan ini yang tentunya harus ada ketegasan semua elemen dan persoalan tambang ini sudah kita sampaikan ke Bupati agar ditertibkan sambil membentuk tim terpadu karena ini bukan hanya urusan Polisi tapi urusan bersama,” ungkap Kadarislam.

Memang melihat aktivitas pertambangan, berpotensi merusak lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Misalnya yang terjadi di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe jalan amblas akibat penambangan yang terjadi Sungai Walanae di Desa Pakkasalo. Tidak hanya itu jalan poros Bone-Wajo mengalami banyak kerusakan sehingga membuat jalan amplas dan pengendara kesulitan setelah terjadinya penyedotan pasir di sekitaran lokasi ini.

“Pokoknya di tahun 2019 kita fokus ke persoalan tambang ilegal itu dengan melakukan pencegahan dan penindakan,” tegas Kadarislam Kapolres Bone.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)